LEBAK, (siberone.co.id) – Manajemen internal SMPN 1 Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, kini memanas. Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah tersebut diduga kuat saling lempar tanggung jawab demi mencari pembenaran masing-masing setelah mencuatnya polemik dugaan pengabaian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Saling tuding ini dipicu oleh temuan tim investigasi media di lapangan pada Kamis, 5 November 2026, yang memperlihatkan papan informasi fisik rencana penggunaan dana BOSP di sekolah masih memajang data usang Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Rp361.900.000,-. Ironisnya, papan informasi baru untuk tahun anggaran 2025 dan 2026 terpantau baru terpasang secara mendadak pada Rabu, 11 November 2026, setelah rentetan berita investigasi viral ke publik.
Bendahara Mengaku Dibatasi, Kepsek Sebut Sudah Perintahkan Sejak Lama
Saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026), Saad selaku Bendahara SMPN 1 Cileles berkilah bahwa dirinya tidak berniat menutupi anggaran. Mengaku baru menjabat selama tiga bulan, Saad menyebut urusan eksekusi fisik spanduk tertahan di meja pimpinan.
“Saya sudah buat sebetulnya, tinggal cetak untuk tahun 2025 dan 2026. Tetapi setelah melaporkan kepada kepala sekolah, beliau yang bilang akan cetak sendiri,” klaim Saad.
Pembelaan bendahara tersebut langsung dibantah oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Cileles, H. Edi Sutardi. Menurutnya, ia sudah sejak lama memerintahkan bendahara lama maupun bendahara baru untuk membuat banner tersebut, namun perintah itu sempat terabaikan.
“Entah gimana, dan kemarin dipaksa agar segera membuat, dan akhirnya sekarang sudah terpampang kan untuk tahun ajaran 2025 dan 2026,” cetus H. Edi memberikan pembelaan berbalik.
Kepsek Klaim Papan Informasi Fisik ‘Tidak Wajib’ Berdasarkan Arahan Ketua Wilbi
Selain menyalahkan keterlambatan bendahara, H. Edi Sutardi juga mengungkapkan alasan mengejutkan lain. Berdasarkan hasil komunikasinya dengan Ketua Wilayah Binaan (Wilbi) dan rekan-rekan sejawatnya, pemasangan papan informasi fisik diklaim sudah tidak menjadi suatu keharusan yang mutlak bagi pihak sekolah.
Ia beralasan bahwa laporan penggunaan dana BOSP secara digital sudah transparan dan dapat diakses publik melalui situs JAGA.ID.
“Jadi kalau masyarakat, apalagi sekarang masyarakat sudah pada pintar tentang elektronik, jadi bisa aja mereka membuka,” dalih H. Edi menutup keterangannya.(Red)
