LEBAK (siberone.co.id) – Dugaan tidak transparannya pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMPN 1 Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, papan informasi fisik yang memuat rencana penggunaan anggaran di sekolah tersebut kedapatan belum diperbarui sejak tahun 2024.
Sorotan tajam salah satunya datang dari DPD Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak, Ider Alam, menyayangkan sikap manajemen sekolah yang dinilai sengaja menyembunyikan informasi publik dan menutup diri dari konfirmasi media.
“Ini persoalan serius. Papan informasi dana BOSP adalah hak publik dan wali murid untuk tahu kemana uang negara dialokasikan. Kalau sampai dua tahun anggaran, yaitu 2025 dan 2026, data fisiknya tidak dipasang dan sekolah masih memajang pagu usang tahun 2024 sebesar Rp361.900.000,-, maka wajar jika muncul spekulasi negatif dari masyarakat,” ujar Ider Alam saat dimintai tanggapannya oleh media ini. Senin (9/11/2026)
Ia menegaskan, asas transparansi di lingkungan sekolah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Juknis Pengelolaan Dana BOSP dari Kemendikbudristek. Rencana penggunaan hingga realisasi anggaran wajib dipublikasikan secara berkala di tempat yang mudah diakses khalayak umum
Ider Alam juga mengecam bungkamnya Kepala Sekolah dan Bendahara SMPN 1 Cileles saat dikonfirmasi resmi oleh awak media. Menurutnya, sikap tidak kooperatif tersebut justru mempertegas adanya sesuatu yang janggal dalam tata kelola keuangan di sekolah tersebut.
“Kepala sekolah dan bendahara kompak bungkam saat dikonfirmasi via WhatsApp. Tindakan mengabaikan hak jawab wartawan hingga lebih dari 2×24 jam ini mencerminkan buruknya tata kelola dan mentalitas pejabat publik yang tidak siap diawasi. Ada apa sampai tidak berani menjawab? Apakah ada anggaran yang dialihkan atau tidak terealisasi secara benar?” cecar Ider.
Menyikapi temuan investigasi lapangan dan tidak adanya iktikad baik dari pihak sekolah, DPD Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak mendesak instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan evaluasi serta pemeriksaan menyeluruh.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan Inspektorat Daerah untuk tidak tinggal diam. Segera panggil Kepala Sekolah dan Bendahara SMPN 1 Cileles. Lakukan audit investigatif menyeluruh terhadap laporan digital ARKAS mereka dan cocokkan dengan fakta fisik di lapangan. Jika ditemukan ada indikasi penyelewengan uang negara, pihak kejaksaan atau kepolisian harus segera bertindak tegas demi menyelamatkan dunia pendidikan di Lebak,” pungkas Ider Alam.(Red)
