LEBAK (siberone.co.id) – Asas transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Lebak kembali disorot. Kali ini, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cileles Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak-Banten diduga kuat mengabaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Permendikbudristek terkait Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dugaan tersebut mencuat setelah tim investigasi media online melakukan pemantauan langsung di area sekolah pada Kamis, 5 November 2026. Tim menemukan fakta mencengangkan bahwa papan informasi fisik mengenai Rencana Penggunaan Dana BOSP yang terpajang di sekolah masih menyajikan data usang Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu sebesar Rp361.900.000,-.
Hingga memasuki akhir tahun anggaran 2026, manajemen SMPN 1 Cileles diduga sama sekali belum atau tidak memasang papan transparansi fisik untuk data penggunaan dana BOSP Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran berjalan 2026. Pihak sekolah justru membiarkan publik dan wali murid melihat data kedaluwarsa dari dua tahun lalu.
Padahal, secara regulasi, Juknis BOSP mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk mempublikasikan laporan realisasi anggaran secara berkala di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat umum demi menghindari potensi penyalahgunaan uang negara.
Demi keberimbangan informasi (cover both sides), Pemimpin Redaksi siberone.co.id, telah melayangkan konfirmasi resmi dan tertulis mengenai kelalaian ini kepada pihak manajemen sekolah. Terdapat empat poin krusial yang dipertanyakan, mulai dari alasan mendasar pembiaran data kedaluwarsa, pertanggungjawaban hukum di hadapan wali murid, sinkronisasi data digital pada sistem ARKAS Kemendikbudristek, hingga evaluasi pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak serta Inspektorat Daerah.
Kepala Sekolah dan Bendahara Kompak Bungkam
Sikap tidak kooperatif justru ditunjukkan oleh otoritas tertinggi di SMPN 1 Cileles. Saat dikonfirmasi secara resmi melalui pesan instan WhatsApp mengenai transparansi anggaran bernilai ratusan juta tersebut, baik Kepala Sekolah maupun Bendahara SMPN 1 Cileles kompak tidak memberikan jawaban sama sekali.
Hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan hanya menunjukkan status terkirim tanpa ada respons atau iktikad baik untuk memberikan klarifikasi tertulis. Sikap bungkam dari kedua pejabat sekolah ini semakin memperkuat spekulasi negatif dan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai ke mana dan bagaimana dana BOSP tahun 2025 dan 2026 itu direalisasikan.
Guna keterbukaan informasi, setelah menunggu klarifikasi dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada hak jawab dan diabaikan oleh pihak sekolah, tim media akan menindaklanjuti temuan otentik lapangan ini kepada aparat penegak hukum dan dinas terkait guna dilakukan audit investigatif menyeluruh.(Red)
