LEBAK (siberone.co.id) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, memberikan respons kilat pasca membaca dua pemberitaan beruntun media online siberone.co.id terkait carut-marut transparansi anggaran di SMPN 1 Cileles. Orang nomor satu di Dinas Pendidikan Lebak ini langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan evaluasi lapangan secara total.
Langkah tegas ini diambil Kadisdik setelah membaca artikel investigasi awal berjudul “Dua Tahun Tanpa Pembaruan, Papan Informasi Dana BOSP SMPN 1 Cileles Diduga Sengaja Disembunyikan dari Publik” serta berita tindak lanjut mengenai reaksi kelembagaan bertajuk “Papan Informasi BOSP SMPN 1 Cileles ‘Mati Suri’ Dua Tahun, Ormas Badak Banten Lebak Desak Aparat Hukum Turun Tangan”.
“Waalaikumsalam, haturnuhun (terima kasih) informasinya. Segera ditugaskan Kabid (Kepala Bidang) untuk evaluasi,” tegas Doddy Irawan memberikan pernyataan resminya melalui pesan WhatsApp setelah mencermati isi kedua tautan berita tersebut, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya diberitakan, tata kelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMPN 1 Cileles, Kecamatan Cileles menjadi sorotan tajam publik. Pihak manajemen sekolah kedapatan masih memajang papan informasi fisik usang bersumber dari data Tahun Anggaran 2024 dengan pagu Rp361.900.000,-, tanpa ada keterbukaan fisik untuk realisasi anggaran tahun 2025 dan 2026 berjalan. Persoalan ini kian meruncing setelah Kepala Sekolah dan Bendahara memilih bungkam, yang kemudian memicu desakan audit dari DPD Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak.
Dengan adanya instruksi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan, pengawasan internal dipastikan bergerak cepat. Proses evaluasi oleh Kepala Bidang terkait nantinya tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik papan informasi keterbukaan publik sesuai amanat UU KIP, melainkan juga pemeriksaan administratif untuk mencocokkan sinkronisasi pelaporan digital pada sistem ARKAS Kemendikbudristek.
Komitmen respons cepat dari kedinasan ini diharapkan mampu mengurai polemik transparansi anggaran di satuan pendidikan Kabupaten Lebak, sekaligus memastikan uang negara dikelola secara akuntabel demi pemenuhan hak wali murid serta publik.(Red)
