(siberone.co.id) – Provinsi Banten merupakan salah satu daerah strategis di Indonesia karena letaknya yang berdekatan dengan ibu kota negara serta memiliki kawasan industri dan pelabuhan yang berkembang pesat. Secara potensi, Banten seharusnya mampu menjadi provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan serius yang dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini.
Ketimpangan pembangunan di Banten terlihat jelas dari perbedaan kondisi antarwilayah. Daerah seperti Tangerang Raya mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat, ditandai dengan pembangunan infrastruktur modern, kawasan industri, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai. Sebaliknya, wilayah selatan Banten seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, tingginya angka kemiskinan, serta akses layanan publik yang belum optimal. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya hasil pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dari sudut pandang publik, ketimpangan ini bukan semata-mata persoalan geografis, melainkan juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah tertentu. Pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan industri sering kali mengabaikan aspek pemerataan. Akibatnya, daerah yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi menjadi kurang mendapat perhatian, baik dari segi anggaran maupun perencanaan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan. Akses pendidikan yang tidak merata menyebabkan kemampuan masyarakat di daerah tertinggal sulit bersaing dengan wilayah yang lebih maju. Hal ini menciptakan lingkaran masalah, di mana rendahnya kualitas pendidikan berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah di Provinsi Banten.
Opini publik juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal. Banten memiliki sumber daya alam, sektor pertanian, pariwisata, dan budaya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan keberpihakan kepada masyarakat lokal, potensi tersebut tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menjadi tuntutan utama masyarakat Banten. Publik berharap pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan yang lebih inklusif, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil dan merata. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sebagai penutup, ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten merupakan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Suara publik menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat secara adil. Dengan komitmen pemerintah yang kuat, kebijakan yang berpihak pada pemerataan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan ketimpangan pembangunan di Banten dapat dikurangi dan kesejahteraan bersama dapat terwujud.
Penulis: firman
Dosen Pengampu: Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P.
Kaprodi: Zakaria Habib Al-Ra’zie, S.I.P., M.Sos.
Program Studi Administrasi Negara
Universitas Pamulang – Serang
