LEBAK, (siberone.co.id) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak, Dede Kodir, angkat bicara menyikapi guncangan politik dan ketatanegaraan nasional yang terjadi dalam sepekan terakhir. Gejolak tersebut dipicu oleh terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto, serta kabar pengunduran diri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, di tengah dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) dan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Dalam keterangan resminya di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada Kamis (12/11/2026), mantan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) ini memberikan analisis kritis dan objektif mengenai dampak situasi nasional tersebut terhadap masyarakat di daerah.
Dede menegaskan bahwa gesekan politik di tingkat elite pusat tidak boleh mengorbankan persatuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil di daerah dan berlatar belakang aktivis mahasiswa, kami memandang bahwa badai politik di tingkat elite pusat tidak boleh membuat rakyat di akar rumput terpecah belah atau kehilangan fokus pada kesejahteraan,” ujar Dede Kodir.
Dua Sisi Mata Uang Gejolak Demokrasi
Menurut Dede, setiap peristiwa besar dalam sejarah demokrasi membawa dampak positif dan negatif yang harus dicermati secara jernih oleh publik.
Dari sisi dampak positif, terungkapnya kasus penyadapan Kepala Negara menjadi momentum bersih-bersih institusi negara dan membuktikan tidak ada pihak yang kebal hukum. Selain itu, dinamika pengunduran diri Wakil Presiden pasca-putusan hukum menunjukkan berjalannya mekanisme checks and balances antar-lembaga tinggi negara, sekaligus mendewasakan masyarakat dalam menyikapi isu politik.
Namun di sisi lain, Dede mengingatkan adanya tiga dampak negatif yang harus segera diantisipasi pemerintah:
1.Tekanan Ekonomi Daerah: Ketidakpastian politik berisiko memicu kekhawatiran investor yang berdampak pada fluktuasi harga bahan pokok dan melambatnya perputaran ekonomi warga kecil.
2.Terganggunya Pelayanan Publik: Konsentrasi pemerintah pusat dan daerah berpotensi tersita oleh urusan transisi kekosongan jabatan Wapres di MPR. Dede menekankan agar program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak tidak boleh terhambat.
3.Potensi Polarisasi Masyarakat: Maraknya spekulasi di media sosial dikhawatirkan memicu gesekan horizontal di tengah warga jika pemerintah tidak memberikan informasi yang transparan.
Tiga Sikap dan Seruan untuk Stabilitas Daerah
Menyikapi kondisi genting tersebut, DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak menyatakan tiga sikap resmi sebagai wujud tanggung jawab moral menjaga stabilitas daerah dan konstitusi:
• Pertama, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyadapan Presiden secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu demi menjaga marwah kedaulatan negara.
• Kedua, meminta lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, dan MPR) menjalankan proses konstitusional terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden secara tertib, cepat, dan damai.
• Ketiga, mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas wilayah, serta tidak mudah terhasut provokasi yang memecah belah persatuan.
“Mari kita kawal proses hukum dan konstitusi ini dengan akal sehat. Elite boleh berdinamika, tetapi perut rakyat dan stabilitas daerah harus tetap menjadi prioritas utama,” tutup Dede Kodir.(Hd)
