(siberone.co.id) – Ungkapan “satu influencer setara seratus menteri” mencerminkan realitas baru dalam kehidupan politik dan pemerintahan di era digital. Pernyataan ini bukan sekadar kritik terhadap pengaruh influencer, melainkan gambaran menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber utama informasi dan pengambil kebijakan. Fenomena tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang menghadapi tantangan serius dalam membangun kepercayaan publik.
Dalam sistem pemerintahan demokratis, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan kebijakan. Pemerintah memperoleh legitimasi bukan hanya dari aturan hukum, tetapi juga dari penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Namun, ketika pernyataan influencer di media sosial lebih dipercaya daripada penjelasan resmi kementerian, hal ini menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah lemahnya komunikasi publik pemerintah. Informasi kebijakan sering disampaikan dengan bahasa birokratis, kaku, dan kurang responsif terhadap keresahan masyarakat. Sebaliknya, influencer mampu menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana, cepat, dan emosional, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima publik. Akibatnya, masyarakat cenderung menjadikan influencer sebagai rujukan utama, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan maupun tanggung jawab publik.
Dari sudut pandang administrasi negara, situasi ini berpotensi menimbulkan masalah serius. Influencer tidak terikat pada prinsip akuntabilitas, etika pemerintahan, maupun mekanisme pengawasan publik. Ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh figur non-negara, arah diskursus kebijakan berisiko didominasi oleh popularitas, bukan oleh kepentingan publik yang rasional dan berjangka panjang.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Alih-alih menyalahkan media sosial atau masyarakat, pemerintah perlu memperbaiki cara berkomunikasi dengan publik. Transparansi, keterbukaan data, serta konsistensi kebijakan merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga perlu hadir secara aktif di ruang publik digital, bukan hanya sebagai penyampai informasi satu arah, tetapi sebagai pendengar aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, fenomena satu influencer setara seratus menteri bukanlah ancaman utama bagi pemerintah, melainkan cerminan dari krisis kepercayaan publik. Selama pemerintah belum mampu membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan dapat dipercaya, masyarakat akan terus mencari figur alternatif untuk dipercaya. Tantangan ke depan bagi pemerintah adalah merebut kembali kepercayaan publik melalui kinerja nyata dan komunikasi yang lebih manusiawi.
Penulis: Iyuz Mustofa
Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P., Zakaria Habib Al-Ra’zie, S.I.P., M.Sos.
Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang.
