SERANG, Siberone.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Serang yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kanwil Kementerian Hukum Banten.
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Aber Nurhadi, atau yang mewakili; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, Wawan Ihwanudin, atau yang mewakili; serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Serang, Anton Hermawanto, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Ferry Ferdiansyah menyampaikan bahwa terdapat dua rancangan peraturan yang menjadi fokus pembahasan, yakni Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan.
“Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha disusun untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha, nonberusaha, dan nonperizinan yang cepat, mudah, efisien, transparan, dan akuntabel. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat legalitas formal produk perizinan, mempercepat realisasi investasi, serta mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Serang,” jelas Ferry.
Sementara itu, Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan satuan pendidikan. Ruang lingkupnya mencakup pendirian, penamaan, penggabungan, penetapan, hingga penutupan satuan pendidikan agar seluruh proses berjalan secara terencana, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat pengharmonisasian ini, Kanwil Kementerian Hukum Banten mendorong agar kedua rancangan peraturan tersebut memiliki kesesuaian antara substansi pengaturan, teknik penyusunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Serang.
Kanwil Kementerian Hukum Banten terus berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan implementatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.(Humas Kemenkum Banten)
