Serang (siberone.co.id) – Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo menghadiri Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis, 5 November 2026.
Mengusung tema “Memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi Pembiayaan untuk Pembangunan Banten yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dibuka oleh Gubernur Banten Andra Soni.
Dalam kesempatan itu Yudi menegaskan, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain diperlukan untuk memperluas kolaborasi pembiayaan pembangunan.
“APBD boleh terbatas, tetapi komitmen membangun Banten dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti,” tegas Yudi.
Forum Musrenbang Non-APBD diharapkan membuka sumber pembiayaan baru, memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, serta memastikan pelaksanaan program kolaborasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan pembangunan Banten yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta, melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan serta investasi swasta.
Program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan APBD tidak boleh menghentikan komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan program TJSL/CSR harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar pemenuhan kewajiban perusahaan. Melalui Forum TJSKBLP, pemerintah berupaya membangun komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Pelaksanaan program CSR perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi ini harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Jelas bentuk kegiatan dan penerima manfaatnya, jelas lokasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya,” ujar Andra Soni.
