SERANG, Siberone.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan tiga notaris untuk wilayah kerja Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kegiatan berlangsung di Ruang Corporate University Kanwil Kemenkum Banten, Senin (9/11).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, memimpin langsung pengambilan sumpah dan pelantikan. Dalam arahannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada para notaris yang baru dilantik serta mengingatkan pentingnya menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

“Selamat kepada saudara-saudari notaris yang baru saja dilantik. Saya berharap amanah ini dapat diemban dengan penuh rasa tanggung jawab dan memberikan pengabdian yang optimal selama menjalankan masa jabatan,” ujar Hadiyanto.

Ia menjelaskan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan notaris merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik.

Hadiyanto juga mengingatkan para notaris agar lebih memperhatikan kewajiban administratif, khususnya terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Ia menyoroti adanya lebih dari 300 akun notaris di wilayah Banten yang mengalami pemblokiran akibat tidak terpenuhinya kewajiban pengisian data PMPJ.

Menurutnya, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan komunikasi dan pemberitahuan melalui surat elektronik resmi Kementerian Hukum. Notaris tidak boleh sepenuhnya menyerahkan pemantauan informasi penting kepada staf, melainkan harus memastikan setiap kewajiban administratif terlaksana dengan baik.

“Hal ini harus menjadi perhatian. Notaris perlu memastikan bahwa setiap informasi dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum melalui email benar-benar dipantau dan ditindaklanjuti. Jangan sampai kewajiban administratif terabaikan karena hanya mengandalkan staf,” tegasnya.

Selain itu, Kakanwil menekankan bahwa profesi notaris merupakan pekerjaan yang bersifat teknis dan memiliki konsekuensi hukum yang besar. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Hadiyanto mengingatkan bahwa pelaksanaan jabatan notaris harus dilakukan secara langsung dan profesional. Para pihak yang melakukan transaksi wajib menghadap notaris, bukan sekadar berurusan dengan pegawai atau kantor notaris.

“Prinsip kehati-hatian harus benar-benar dilaksanakan. Bersaing itu boleh, karena jumlah notaris cukup banyak, tetapi bersainglah secara sehat. Bekerjalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangan menganggap bahwa jabatan notaris memberikan kekebalan terhadap hukum,” tegas Hadiyanto.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Jhon Batara Manikallo, serta jajaran Kanwil Kemenkum Banten. Melalui pengambilan sumpah dan pelantikan ini, Kanwil Kemenkum Banten berharap para notaris yang baru dilantik dapat menjalankan jabatan secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan pelayanan hukum yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.