SERANG, Siberone.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat perlu dibangun sejak tahap awal perencanaan regulasi agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan persoalan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Hadiyanto dalam kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten, Kamis (19/11).
Dalam diskusi tersebut, Hadiyanto menjelaskan bahwa salah satu persyaratan penting dalam pembentukan peraturan daerah adalah keberadaan naskah akademik. Dokumen tersebut menjadi landasan yang menggambarkan urgensi, kebutuhan, serta arah pengaturan suatu rancangan peraturan.
“Penyusunan naskah akademik perlu benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan didukung proses partisipasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, keberadaan naskah akademik saja belum tentu menjamin masyarakat telah dilibatkan secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi.” Ucap Hadiyanto.
Sebagai penguatan, Hadiyanto mengusulkan agar disusun terlebih dahulu naskah kebijakan atau policy brief melalui riset yang melibatkan analis kebijakan dan analis hukum, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun Kanwil Kemenkum Banten.
Proses penyusunannya juga perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan aplikasi digital, forum diskusi bersama akademisi, tokoh adat, hingga kalangan pesantren. Dengan pendekatan tersebut, berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat dapat teridentifikasi sejak tahap awal sebelum dituangkan ke dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
“Meskipun pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab pemrakarsa, Kanwil Kemenkum Banten tetap memperhatikan aspek tersebut dalam proses pengharmonisasian. Apabila terdapat rancangan yang belum memenuhi persyaratan, pihaknya dapat mengembalikan rancangan tersebut untuk dilakukan penyesuaian.”Kata Hadiyanto
Gagasan tersebut mendapat perhatian dari Ketua PPUU DPD RI, Andhika Mayrizal Amir. Ia menilai masukan yang disampaikan Kanwil Kemenkum Banten cukup terperinci dan sesuai dengan kebutuhan evaluasi pelaksanaan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam diskusi, anggota PPUU DPD RI Jufri Mahmud juga menyoroti pentingnya memastikan penerapan prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme yang dapat memastikan masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Diskusi ini menjadi ruang pertukaran pandangan antara DPD RI, Kanwil Kemenkum Banten, pemerintah daerah, dan akademisi untuk merumuskan masukan terhadap penyempurnaan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui gagasan penguatan policy brief dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal, Kanwil Kemenkum Banten berharap pembentukan peraturan daerah tidak hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga memiliki legitimasi dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.


