SERANG, Siberone.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kegiatan berlangsung di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten, Kamis (19/11).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kunjungan kerja tersebut dihadiri Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir, anggota PPUU DPD RI Habib Ali Alwi dan Jufri Mahmud, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Hadiyanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum John Batara Manikallo, pejabat struktural, para perancang peraturan perundang-undangan, unsur akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Kakanwil Hadiyanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja PPUU DPD RI. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi Kanwil Kemenkum Banten untuk menyampaikan perkembangan, permasalahan, serta berbagai masukan terkait pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di daerah.

Ia menjelaskan bahwa “Kanwil Kemenkum Banten memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).” Ucapnya

Dari Januari hingga November 2026, Kanwil Kemenkum Banten telah melaksanakan pengharmonisasian terhadap 153 rancangan peraturan, terdiri atas 51 Raperda dan 102 Raperkada. Sementara itu, terdapat empat Raperda dan satu Raperkada yang dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan administratif.

Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPD RI untuk meninjau implementasi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”Masukan dari Kanwil Kemenkum Banten penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam praktik pembentukan regulasi di daerah.”Ujarnya

Andhika juga mengapresiasi masukan yang disampaikan jajaran Kanwil Kemenkum Banten. Menurutnya, berbagai catatan yang disampaikan secara terperinci dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan PPUU DPD RI dalam menyusun bahan evaluasi.

Ia turut menyoroti persoalan keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Ketersediaan tenaga perancang dinilai penting untuk mendukung proses pembentukan regulasi yang berkualitas.

Sementara itu, anggota DPD RI daerah pemilihan Banten, Habib Ali Alwi, berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan terkait aspek kelembagaan, koordinasi, dan substansi dalam penerapan UU P3. Hasil diskusi akan menjadi bahan bagi PPUU DPD RI dalam menilai implementasi, relevansi, serta efektivitas undang-undang tersebut.

Melalui diskusi bersama perancang peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan akademisi, berbagai persoalan turut dibahas, mulai dari partisipasi masyarakat, penyusunan naskah akademik, harmonisasi, hingga pemantauan dan evaluasi peraturan daerah.

Hadiyanto berharap forum tersebut dapat membangun dialog konstruktif antara DPD RI, Kanwil Kemenkum Banten, pemerintah daerah, dan akademisi sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penyempurnaan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.