SERANG (siberone.co.id) – Komisi II DPRD Kabupaten Serang menyoroti penyerapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja yang dinilai belum maksimal. OPD didorong menyusun program secara matang, terencana, dan terukur agar pelaksanaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, mengatakan, perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program, mulai dari ketepatan waktu, pencapaian target, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi Komisi II terhadap kinerja OPD mitra kerja, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perikanan (Diskan), serta Dinas Sosial (Dinsos).
“Dari hasil evaluasi kami di Komisi II terhadap mitra kerja, salah satu kesimpulannya adalah OPD harus benar-benar mempersiapkan program kegiatan secara matang dan terencana,” ujar Basit, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, penyusunan program tidak boleh sekadar mengejar realisasi anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki perencanaan yang jelas, target capaian terukur, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Komisi II menilai, penyerapan anggaran yang belum maksimal perlu menjadi perhatian serius, terlebih pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah berjalan. OPD diminta mengevaluasi hambatan pelaksanaan kegiatan agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai membuat program tanpa perencanaan yang matang. Itu yang paling pokok,” tegasnya.
Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Jadi Perhatian
Basit menegaskan, Komisi II tidak hanya menyoroti realisasi anggaran, tetapi juga dampak program terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana perlu terus didorong untuk menunjang kualitas pembelajaran. Sementara itu, program ketenagakerjaan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan pencari kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran.
Adapun sektor kesehatan perlu terus mengoptimalkan kualitas pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan yang memadai.
“Kami menitikberatkan pada sektor pendidikan, terutama peningkatan sarana prasarana, ketenagakerjaan berkaitan dengan pengurangan pengangguran, serta pelayanan kesehatan yang harus lebih dioptimalkan,” katanya.
Program Jangan Hanya Berjalan, Dampaknya Harus Terukur
Di sisi lain, Basit mengapresiasi berbagai upaya OPD mitra kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disnakertrans, misalnya, telah melaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dindikbud juga terus berupaya meningkatkan kapasitas guru.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program perlu diikuti evaluasi untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Program pelatihan tenaga kerja, misalnya, tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga perlu dilihat dari peningkatan keterampilan dan peluang mereka memperoleh pekerjaan.
Begitu pula program peningkatan kapasitas guru yang perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kualitas pembelajaran.
“Kami mengapresiasi OPD yang sudah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tinggal dievaluasi dampaknya, sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Serang berharap seluruh OPD mitra kerja memperkuat perencanaan, mengoptimalkan pelaksanaan program, serta memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil.
Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Serang.( Adv)
