SERANG, Siberone.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak pada Senin, 16 November 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun antusiasme dan memperluas gaung program GI Tourism menjelang acara puncaknya pada Rabu, 18 November 2026 di kawasan Dieng, Jawa Tengah.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten. Rapat dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum, John Batara Manikallo, dan dihadiri Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Rahadyanto, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Septi Erni, serta jajaran terkait.
Dalam arahannya, Jhon Batara Manikallo menyampaikan bahwa webinar ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan lebih luas program GI Tourism sekaligus membangun antusiasme masyarakat terhadap agenda Grand Launching yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Webinar ini jangan hanya kita pandang sebagai kegiatan sosialisasi biasa, tetapi menjadi bagian dari upaya kita membangun gaung GI Tourism. Kita ingin masyarakat dan para pemangku kepentingan memahami bahwa Indikasi Geografis tidak hanya sebatas pelindungan hukum terhadap produk khas daerah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ungkap Jhon.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh jajaran, baik dari sisi substansi materi, narasumber, maupun teknis penyelenggaraan. Menurutnya, setiap unsur perlu mengambil peran agar webinar dapat berjalan optimal dan pesan yang disampaikan kepada peserta benar-benar memberikan pemahaman mengenai peluang pengembangan wisata berbasis Indikasi Geografis.
Pembahasan rapat mencakup sejumlah aspek persiapan, mulai dari kesiapan narasumber, moderator, materi paparan, susunan acara, hingga dukungan teknis pelaksanaan webinar melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube Kanwil. Selain itu, koordinasi lintas bidang juga menjadi perhatian agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Webinar yang mengusung tema “Mengangkat Identitas Daerah, Menggerakkan Pariwisata, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” ini dirancang menghadirkan tiga perspektif, yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, serta perwakilan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG). Diskusi akan membahas pelindungan dan pemanfaatan Indikasi Geografis, potensi produk unggulan daerah sebagai daya tarik wisata, serta peran masyarakat produsen dalam menjaga keunikan dan kualitas produk lokal.
Selain kesiapan substansi, rapat juga membahas strategi publikasi dan diseminasi informasi melalui berbagai kanal komunikasi. Publikasi dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus mengajak berbagai pihak berpartisipasi dalam menyambut Grand Launching GI Tourism Indonesia 2026.
“Harapannya, melalui kegiatan ini kita dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat produsen. Potensi produk Indikasi Geografis yang dimiliki daerah perlu diperkenalkan dan dimanfaatkan lebih luas, sehingga tidak hanya dikenal karena keunikannya, tetapi juga mampu menjadi bagian dari pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Program GI Tourism sendiri merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengintegrasikan produk Indikasi Geografis dengan destinasi wisata, sehingga wisatawan tidak hanya mengenal produk khas suatu daerah, tetapi juga dapat merasakan cerita, tradisi, proses produksi, serta lingkungan geografis yang membentuk keunikan produk tersebut.
Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kanwil Kemenkum Banten berkomitmen mendukung suksesnya rangkaian GI Tourism Indonesia 2026 serta mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
