CILEGON, Siberone.co.id — Kantor Imigrasi Cilegon menindak 17 Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan China yang diduga menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian dengan melakukan aktivitas kerja di sebuah perusahaan yang berlokasi di Jalan ingkar Jangkar Wetan, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.
Penindakan ini merupakan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sebagai bentuk komitmen penegakan hukum keimigrasian.
Pengungkapan kasus bermula pada Senin, 16 November 2026, saat petugas melakukan pengawasan keimigrasian terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang sedang berada pada tahap konstruksi pembangunan.
Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 17 WN China berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 20 hingga 62 tahun (berinisial N , ZX, C, R, Z, XG, XW, ZT, Y, CC, WC, WX, J, YJ, NJ, SH, dan ZH) beserta barang bukti berupa paspor dan dokumen izin tinggal.
Pemeriksaan intensif terhadap ketujuh belas WNA serta pihak perusahaan selaku
sponsor dilaksanakan sejak Selasa, 17 November 2026, dan dinyatakan selesai pada Kamis, 19 November 2026.
Petugas juga melakukan pendalaman terhadap dokumen keimigrasian, pihak sponsor, serta perantara pengurusan izin tinggal.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan bahwa 16 WN China
pemegang Izin Tinggal Kunjungan satu kali perjalanan yang disponsori langsung oleh
perusahaan terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin
tinggalnya.
Selain itu, mereka diketahui tidak memiliki keahlian maupun pelatihan khusus untuk melakukan pemasangan mesin produksi sebagaimana dipersyaratkan.
Sementara itu, satu orang WN China lainnya berinisial ZH (38) yang merupakan
pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival/VoA) kedapatan berada dan berkegiatan di lokasi kerja perusahaan dengan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pekerjaan para WN China lainnya.
Di sisi lain, pihak perusahaan diduga sengaja menghindari prosedur perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena tidak memiliki perencanaan terkait batasan jumlah maupun jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana mekanisme RPTKA. Ketiadaan batasan jumlah dan durasi kerja TKA tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal serta memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Atas temuan tersebut, ketujuh belas WN China diduga melanggar Pasal 75 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena tidak menaati
peraturan perundang-undangan serta berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Sebagai tindak lanjut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menjatuhkan Tindakan
Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian dan penangkalan terhadap
para WNA tersebut, serta melaporkan perkembangan penanganan kepada pimpinan.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang merugikan ketertiban umum maupun iklim ketenagakerjaan lokal.
“Fasilitas visa kunjungan seperti indeks C20 memiliki peruntukan yang sangat
spesifik, bukan untuk dijadikan jalan pintas menghindari kewajiban perizinan tenaga kerja asing. Penindakan ini adalah peringatan keras bagi seluruh perusahaan sponsor agar mematuhi aturan keimigrasian dan menghormati norma ketenagakerjaan di Indonesia,” tegas Aditya Triputranto di Cilegon.
Kantor Imigrasi Cilegon mengimbau seluruh perusahaan sponsor untuk senantiasa menggunakan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya.
Masyarakat juga diajak berperan aktif melaporkan setiap aktivitas orang asing yang mencurigakan melalui layanan WhatsApp pengaduan di nomor 0822-9984-1694.


