• Kam. Jul 25th, 2024

SIBERONE.CO.ID

Media online utama

Pj Gubernur Al Muktabar Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Byadmin siberone

Feb 17, 2024

Serang, (siberone.co.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menerima kunjungan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten Suyarsih Fifi Herwati bersama jajaran. Rombongan diterima di Ruang Rapat Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (16/2/2024).

Al Muktabar mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh BPKP. Pasalnya dengan semakin intens komunikasi, ada banyak hal yang bisa dilakukan Pemprov Banten dalam rangka memberikan pelayanan, pemerintahan, serta kemasyarakatan.

“Beberapa hal yang menjadi konsentrasi BPKP sebagai koordinator Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kita, tentu ingin memastikan pencapaian-pencapaian pembangunan yang terkonsentrasi di Provinsi Banten ini terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” kata Al Muktabar.

Dikatakan, dalam kunjungan itu BPKP memberikan beberapa sampling program yang harus diprioritaskan seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan gizi buruk. Lalu program beberapa infrastruktur, kepariwisataan, serta terkait dengan konsentrasi bangga penggunaan produk dalam negeri.

“Itu jadi konsen dari BPKP yang pada dasarnya kita sudah mengimplementasikan itu,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Al Muktabar, atas berbagai program prioritas yang sudah diimplementasikan itu mungkin ada yang Policy Brief yang direkomendasikan kepada Pemprov Banten agar semakin fokus. Misalnya lebih mengoptimalkan lagi peran-peran stakeholder dalam pelaksanaan berbagai program prioritas itu, sehingga kemanfaatannya selain tepat sasaran juga bisa lebih luas lagi.

“Kemudian penyesuaian regulasi Kementerian/Lembaga agar ini benar-benar pendekatannya komprehensif,” pungkasnya.

Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten Suyarsih Fifi Herwati menambahkan, secara umum berbagai program yang sudah dilakukan Pemprov Banten dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, gizi buruk, infrastruktur, kepariwisataan dan bangga penggunaan produk dalam negeri sudah terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

“Memang ada beberapa catatan, dimana hal itu untuk lebih mempertajam output dari program itu, sehingga dampak positifnya bisa dirasakan lebih komprehensif,” katanya.

Sharing is Caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *