• Ming. Jun 23rd, 2024

SIBERONE.CO.ID

Media online utama

Kanwil Kumham Banten Hadiri Seminar Nasional Rekonstruksi Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Byadmin siberone

Nov 8, 2021

Jakarta(siberone.co.id) – Dalam rangka penguatan pemahaman materi kewarganegaraan serta upaya peningkatan Pelayanan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional sekaligus Melaunching Aplikasi Kewarganegaraan yang diselenggarakan secara hybrid, bertempat di Four Seasons Hotel Jakarta dan virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (08/11).

Turut hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi dan Jajaran Bidang Administrasi Hukum Umum.

Dengan mengangkat tema “Rekonstruksi Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Untuk Menjamin Perlindungan dan Kepastian Hukum Warga Negara”, Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan penyelenggara oleh Direktur Tata Negara, Baroto dilanjutkan dengan sambutan serta pembukaan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.

Dalam sambutannya, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan bahwa kewarganegaraan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Hak atas status kewarganegaraan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari hak dasar (basic rights) atau hak asasi manusia (human rights) yang dijamin dan dilindungi oleh negara,” Ujarnya

“Lahirnya UU Kewarganegaraan dirasa telah menjadi sejarah baru dan tanda kemajuan dari pengaturan kewarganegaraan di Indonesia dan di mata Internasional. Namun demikian, dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) dasawarsa UU Kewarganegaraan, dikarenakan sifatnya yang transisional, UU Kewarganegaraan tersebut tentunya belum dapat menuntaskan dan menjawab keseluruhan permasalahan kewarganegaraan yang ada di Indonesia,” Ujar Cahyo Rahadian Muzhar.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan kewarganegaraan tersebut melalui proses perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam kesempatan ini pula, dilaksanakan launching pengembangan aplikasi Pewarganegaraan khususnya untuk permohonan Pasal 8 UU Kewarganegaraan (Naturalisasi Murni), di mana pengguna aplikasi ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi bersama dengan Kadiv Yankumham Jabar dan Jateng hadir menerima username dan password aplikasi Simponik secara simbolik. ( Humas Kanwil Banten)

Sharing is Caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *