• Ming. Nov 27th, 2022

SIBERONE.CO.ID

Media online utama

DPRD Kota,Tangerang Akan Dorong Pansus Perlindungan Anak dan Perempuan.

Byadmin siberone

Okt 7, 2021

Kota Tangerang, (siberone.co.id) – Wakil rakyat mendorong adanya solusi untuk menindak praktik prostitusi dan pencabulan anak di Kota Tangerang yang kini semakin sulit dibendung.

Seperti diketahui, praktik prostitusi terus mengalami transformasi, dari yang secara terang-terangan menjajakan diri di pinggir jalan hingga dilakukan secara daring.

Berbagai alasan yang melatarbelakangi pelaku prostitusi melakukan praktik tercela tersebut, mulai dari faktor ekonomi hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup. Bahkan, tak jarang pelakunya merupakan anak di bawah umur.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Syaiful Milah mengatakan, praktik prostitusi kini tampak ada dan tiada sejak adanya peraturan terkait hal tersebut.

Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan permukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat.

Di Kota Tangerang, penindakan aktivitas tersebut sudah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Adapun ancaman kurungan paling lama tiga bulan penjara dan denda Rp.15 juta bagi siapa saja yang melanggar Perda tersebut.

“Perda ini dibentuk ketika melihat persolan ini merupakan dorongan moral maka keluarlah Perda itu oleh WH (Wahidin Halim, Walikota Tangerang Periode 2003-2013),” jelasnya dalam diskusi Fraksi Teras di kawasan Puspemkot Tangerang, Rabu 6 Oktober 2021.

Politisi Golkar ini menjelaskan efektivitas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait mitigasi prostitusi patut dipertanyakan. Pasalnya, P2TP2A belum berbentuk UPT.

Sementara itu beberapa kasus pencabulan anak membuktikan bahwa Kota Tangerang belum bisa menjadi Kota Ramah Anak.

Saiful Milah menyebut penanganan kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur di wilayahnya berjalan lambat dan kurang mendapat penanganan serius dari Pemkot.

Bahkan, tegas Saiful Milah, staf dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan alasan yang menurutnya mengada-ada dalam pendampingan kasus tersebut.

“Bahkan, staf dari P2TP2A memberikan alasan yang menurut saya halu saat saya minta pendampingan terhadap kasus persetubuhan yang menimpa anak di bawah umur. Alasannya, karena sudah ditangani kepolisian, mereka katanya ngga bisa mendampingi,” kata Saiful Milah.

Hal ini yang membuat dirinya ragu soal solusi yang diberikan kepada para pelaku prostitusi ini. Pihaknya bakal mendorong hal tersebut direalisasikan melalui Panitia Khusus (Pansus) perlindungan anak dan perempuan.

“Itu untuk menjaga Kota Tangerang sebagai kota ramah anak. Insya Allah saya ada di ruang pansus itu. Saya akan dorong,” jelasnya.(Advetorial).

Sharing is Caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *